Bawaslu Jabar Gelar Sekolah Kader Pengawasan Partisipasif (SKPP) di Ciater Subang

0
436

SUBANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat kembali menggelar sekolah kader pengawas partisipatif (SKPP).Kegiatan tersebut di ikuti oleh 27 peserta diwilayah regional 9 Jawa Barat, yang berlangsung di Hotel Lembah Sari Mas Subang, dari Tanggal 8-9 Nopember 2020

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Abdullah Dahlan dalam Sambutannya mengaku antusias dengan pelaksanaan SKPP yang di selenggarakan di Ciater Subang, Baginya kader SKPP merupakan orang terpilih yang nantinya menjadi motor penggerak pengawasan partisipatif di tengah masyarakat. Karena isu pengawasan pemilu untuk level lebih tinggi dilakukan oleh masyarakat.

“Pemilu adalah ajang transisi kekuasaan yang menentukan arah pemerintahan. Kader SKPP merupakan agen visioner Bawaslu dalam mengawasi masa transisi kekuasaan dan menjadi kiblat demokrasi ke depan.” ujarnya.

Dikatakan Abdullah Kader SKPP merupakan insan muda terpilih yang disipakan untuk melakukan pengawasan pertisipatif secara mandiri di daerahnya masing-masing setelah lulus dari program SKPP Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

“Meskipun pada pelaksanaan SKPP kali ini berlangsung dengan menjaga protokol kesehatan dengan ketat, tetapi saya harap tidak menjadi penghalang bagi Kader SKPP sekalian dalam menimba ilmu pengetahuan. Terimakasih juga kepada Bawaslu Kabupaten/Kota yang turut andil dalam pelaksanaan SKPP sehingga kesinambungan ini bisa dilaksanakan.” Katanya

Menurut Abdullah, hingga saat ini, Bawaslu Provinsi Jawa Barat memiliki 3.800 kader SKPP yang tersebar di 27 kabupaten/ kota, yakni 80 kader SKPP tingkat provinsi, 1.787 kader SKPP tingkat kabupaten/ kota, dan 1.933 kader SKPP daring yang baru lulus awal Juli kemarin.

Dalam mengawasi Pilkada 2020 di 8 Kabupaten/ Kota, Bawaslu di Provinsi Jawa Barat memiliki 1.210 kader SKPP yang siap terlibat melakukan pengawasan partisipatif. Di Kab. Cianjur, ada 146 kader, di Kab. Karawang ada 124 kader, di Kab. Sukabumi ada 197 kader, Kab. Bandung 194 kader, Kab. Tasikmalaya 180 kader, Kab. Indramayu 181 kader, Kab. Pangandaran 63 kader, Kota Depok 125 kader, terdiri dari Kader SKPP Provinsi, SKPP Kabupaten/Kota, dan SKPP daring.

Senada juga dikatakan Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin yang membuka langsung kegiatan SKPP di Subang, mengatakan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) merupakan salah satu cara Bawaslu untuk melibatkan peran masyarakat pada setiap pesta demokrasi. Dalam merumuskan SKPP tahun 2021, menurutnya Bawaslu perlu masukan dari masyarakat.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak hanya menjadi partisan atau berpihak kepada calon tertentu,” ucapnya usai memberikan materi kepada 27 peserta SKPP regional 9 Jawa Barat, Minggu (8/11/2020) malam.

Mantan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) ini mengakui tidak mudah mengajak masyarakat menjadi pihak yang netral dalam pesta demokrasi. Biasanya masyarakat lebih tertarik menjadi partisan karena ada iming-iming dari peserta pemilu. Selain itu, butuh waktu untuk mengajak generasi millenial bergabung menjadi bagian dari pengawas pemilu.

“Dalam pertemuan ini kami butuh sumbangsih pemikiran atau out of the box. Percepatan pembuatan kader pengawas semakin aplikatif mudah, murah dan semakin baik dari yang sebelumnya. Saya yakin tantangan dan halangan akan bisa kita lalui bersama,” ungkapnya.

Afif menjelaskan, SKPP merupakan sebuah inovasi atau terobosan yang dibuat oleh Bawaslu. Sebagai tanggung jawab Bawaslu kepada masyarakat yang ingin tahu soal pemilu, demokrasi, dan isu pengawasannya.

Dikatakan Afif, program SKPP yang telah berjalan sebelumnya hasilnya tidak mengecewakan dan sesuai dengan keinginan Bawaslu. Jumlah masyarakat yang terlibat terus meningkat. Sehingga berimbas terhadap kualitas pengawasan pesta demokasi yang semakin baik.

“SKPP tumbuh bersama masyarakat sipil. Berdikari dan selalu bisa bekerja sama dengan baik. Ini harus dipertahankan,” tegasnya.

Sekadar informasi, pelaksanaan SKPP tersebut telah dibiayakan oleh Bappenas hingga 2024. Sehingga Bawaslu telah menyesuaikan kurikulum karena mulai 2021 pelaksanaan SKPP ada di Kab/Kota. Dan Bawaslu menargetkan, pada 2021 SKPP sudah harus terlaksana tingkat dasar di 248 Kab/Kota Se Indonesia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here