Beranda Daerah Eksekusi Lahan di Cibogo Banyak Kejanggalan, Pihak Tergugat Akan Terus Lakukan Upaya...

Eksekusi Lahan di Cibogo Banyak Kejanggalan, Pihak Tergugat Akan Terus Lakukan Upaya Hukum

337
0

SUBANG-Pengadilan Negeri (PN) Subang mengeksekusi lahan sawah seluas 12.762 meter persegi di Desa Pada Asih Kec.Cibogo Kab.Subang, Rabu (19/8/2020).

Sebelum esekusi terlebih dahulu di lakukan Pembacaan Eksekusi oleh Panitera dari PN Subang dan Pelaksanaan Eksekusi oleh Juru Sita di lokasi tanah yang di mohonkan Eksekusi.

Dalam eksekusi tersebut, ratusan personil dalmas, TNI dan Satpol PP diturunkan ke lokasi eksekusi, guna mengantisipasi perlawanan dari pihak tergugat.

Dalam eksekusi tanah seluas 12.762 meter persegi tersebut berjalan lancar dan tertib, serta tak ada perlawanan dari pihak tergugat.

Awalnya, kasus sengketa lahan di Desa Padaasih itu bersertifikat Hak Milik No 686 tanggal 16 Juni 1992, dengan luas 12.970 m2, atas nama Tanoto.

Kemudian tiba tiba digugat oleh pihak Wahyu Supandi. Gugatan Wahyu diterima, dan PN Subang dalam Putusan No 40/pdt.G/2016/PN.Sng tanggal 22 februari 2017 memenangkan Wahyu.

Pengacara Tergugat Teddy Angga Kusumah mengaku, eksekusi ini banyak keganjilan dan terlalu dipaksakan oleh dari pihak Pengadilan Negeri Subang

“Banyak keganjilan dalam eksekusi ini, misalnya ahli waris tidak dicantumkan semua, batas-batas tanah tidak disebutkan dan ditunjukan oleh petugas atau Juru sita” ujar Teddy

Menurutnya, persoalan batas batas lahan, kami punya pernyataan resmi dari tetangga batas lahan kami, yang membantah batas wilayah lahan yang diklaim oleh penggugat.

“Di batas sebelah utara, atas nama Ijut, namun ahli waris Ijut tidak pernah merasa memiliki tanah tersebut. Sebelah timur, berbatasan dengan makam dan Juariah. Sebelah selatan, berbatasan dengan Tardem” katanya

Sekali lagi kami tegaskan bahwa eksekusi ini banyak kejanggalan dan merugikan pihak kami selaku tergugat. Kejanggalan tersebut diantaranya

Pertama, bukti kepemilikan atas tanah dari penggugat, hanya menyertakan copyan surat pernyataan dari bank bjb Syariah tanggal 7 September 2016.

“Seharusnya ini diserahkan lembar yang asli. Apakah boleh bukti ke pengadilan hanya fotokopian? Sementara kami tergugat menyerahkan sertifikat yang asli. Apa bedanya tergugat dan penggugat?” kata Teddy, saat ditemui usai eksekusi.Selasa(19/8/2020).

Kejanggalan kedua, bahwa bukti yang diserahkan oleh pihaknya yang tergugat tertera copy sertifikat hak milik nomor 696 Desa Padaasih, padahal sesungguhnya diserahkan oleh tergugat adalah sertifikat hak milik No 686.

Lalu yang ketiga, ada uraian Dalam Pokok Perkara, halaman 34, dalam amar putusan PN Subang tadi, tertulis bahwa, ‘Kemudian pada tahun 2013, Wahyu Supandi (penggugat) mengajukan permohonan Hak Atas Tanah ke BPN Subang lalu pada tanggal 03 Mei 2013, BPN Subang menerbitkan SHM atas nama Wahyu Supandi dengan nomor 1105 terletak di Desa Padaasih Kec Cibogo, Kab Subang. Surat ukur no 189/padaasih/2013, Dengan luas 12.762 m2.

Kemudian dalam konpensi dan rekonpensi, dalam pokok perkara poin 3 di situ tertera “Menyatakan penggugat adalah pemilik sah berdasarkan bukti kepemilikan SHM no 1105 tgl 31 mei 2013 terletak di Desa Padaasih dengan luas tanah 12.762 m2 dan surat ukur no 189/padaasih/2013.

“Kami heran, apa benar SHM dengan nomor dan lokasi yang sama, 1105 Desa Padaasih, kok bisa terbit dengan dua tanggal berbeda? Satu tanggal 03 Mei 2013, yang satu tanggal 31 Mei 2013. Ukuran luas tanahnya sama,” Ucapnya

Keempat, dalam putusan PN Subang tertera Surat Ukur SHM milik Tanoto itu tertanggal 16 Mei 1992. Sementara dalam SHM sebenarnya tanggal 22 Mei 1992.

Melihat banyaknya keganjilan atas eksekusi lahan ini, saya selaku pengacara Tergugat akan tetap menempuh upaya hukum, sekalipun eksekusi sudah dilaksanakan oleh PN Subang

“Jadi kami sebagai pihak tergugat merasa aneh dengan kejanggalan kejanggalan tersebut tadi. Makanya kami akan berupaya mempertahankan lahan yang menjadi hak kami,dengan tetap menempuh upaya hukum sekalipun eksekusi sudah dilakukaoleh PN Subang” kata Teddy

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Subang terkait sengketa lahan ini, kami memiliki banyak kejanggalan, yang berpotensi merugikan pihak kami selaku tergugat.

“Karena itu untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, Komisi Yudisial (KY) diminta untuk menyikapi masalah ini, sesuai koridor hukum dan perundangan yang berlaku,” pungkasnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini