Beranda Daerah Mantaf! Dirjen Bina Keuangan Daerah Akan Tinjau Ulang SK Pengusahaan TWA Gunung...

Mantaf! Dirjen Bina Keuangan Daerah Akan Tinjau Ulang SK Pengusahaan TWA Gunung Tangkuban Parahu

130
0

SUBANG, Patimbannews.com –  Lembaga Adat Karatwan (LAK) Galuh Pakuan bersama Pemkab Subang, berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, terkait persoalan kisruh Pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tangkuban Parahu oleh PT Graha Rani Putera Persada (GRPP) dengan masyarakat Lembang Bandung Barat.

Resi LAK Galuh Pakuan M. Irwan Yustriarsa SH, menyatakan, dalam koordinasi tersebut, LAK Galuh Pakuan dan Pemkab Subang, membawa dua permasalahan yakni, permasalahan pengelolaan Objek Wisata Air Panas Sari Ater, dan TWA Gunung Tangkuban Parahu, yang mendapat respons positif dari Dirjen Bina Keuangan Daerah.

Khusus untuk pengelolaan TWA Gunung Tangkuban Parahu kata Irwan, Dirjen Bina Keuangan Daerah sepakat, bahwa SK Pengusahaan TWA Gunung Tangkuban Parahu oleh PT GRPP tersebut, akan dikaji ulang sesuai usulan Pemkab Subang.

“LAK Galuh Pakuan memiliki kepedulian terhadap keberadaan TWA Gunung Tangkuban Parahu, dan kami bersama dengan Pak Bupati Ruhimat, kami berkoordinasi dengan Kemendagri, yang menerima kami Dirjen Bina Keuangan Daerah, pihak Dirjen Bina Keuangan Daerah sepakat akan melakukan kajian ulang secepatnya, terhadap keberadaan PT GRPP dalam Pengelolaan TWA Gunung Tangkuban Parahu tersebut,” ujar Irwan SH kepada wartawan di Subang, Rabu (21/8/2019).

Irwan menyebutkan, mengenai pengusahaan TWA Gunung Tangkuban Parahu itu oleh GRPP, tidak seiring dengan program nawa cita Presiden Jokowi, dan tidak sesuai dengan amanat Undang-undang Otonomi Daerah, bahwa Kabupaten/Kota harus menggali potensi yang dimiliki daerah, agar tidak membebani anggaran pusat, termasuk potensi pengelolaan TWA Gunung Tangkuban Parahu oleh Pemkab Subang, Pemkab Bandung Barat dan Pemprov Jawa Barat.

“Seluruh Kabupaten/Kota disarankan untuk menggali potensi daerah yang sebesar-besarnya, sehingga tidak membebani anggaran pusat, untuk membangun daerah, termasuk keberadan TWA Gunung Tangkuban Parahu, yang harus dikelola langsung oleh Pemkab Subang, Bandung Barat dan Pemprov Jabar,” imbuhnya.

Selain itu kata Irwan, keseriusan dari Dirjen Bina Keuangan Daerah dalam membantu Pemkab Subang dalam menggali potensi daerah itu, sekaligus menyelesaikan kisruh TWA Tangkuban Parahu,

Dirjen Bina Keuangan Daerah pada hari ini Kamis 22 Agustus 2019 datang ke Subang, untuk mengetahui persoalan sengketa pengelolaan TWA Gunung Tangkuban Parahu yang sebenarnya.

“Kehadiran Dirjen Bina Keuangan Daerah hari ini hadir di Subang, yang diharapkan bisa memberikan solusi terkait sengketa pengelolaan TWA Gunung Tangkuban Parahu, yang secara jujur Pak Bupati Ruhimat juga berkeinginan pengelolaan TWA Gunung Tangkuban Parahu itu bisa dikelola oleh Pemkab Subang, Pemkab Bandung Barat dan Pemprov Jawa Barat,” pungkas Irwan.

Ahya Nurdin

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini