Beranda Headline Minta Pengelolaan Tangkuban Parahu Dikembalikan ke Daerah, Bupati Subang Surati Presiden RI

Minta Pengelolaan Tangkuban Parahu Dikembalikan ke Daerah, Bupati Subang Surati Presiden RI

503
0

SUBANG, Patimbannews.com  Akhirnya- Bupati Subang Ruhimat melayangkan surat kepada Presiden, terkait evaluasi pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tangkuban Parahu oleh PT. Graha Rani Putera Persada (GRPP), dengan Nomor Surat Pm.01/16/29/Pem.

Surat tersebut merupakan desakan dari elemen masyarakat dan Lembaga Adat Karatwan (LAK) Galuh Pakuan, yang meminta pengelolaan TWA Gunung Tangkuban Parahu dikembalikan ke Pemerintah Daerah.

“Kami juga telah mengevaluasi terhadap keberadaan PT GRPP, sebagai pengelolaan TWA Gunung Tangkuban Parahu, yang dapat disimpulkan bahwa Tangkuban Parahu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem budaya masyarakat Jawa Barat (Sunda) umumnya, dan khususnya Subang,” ujar Ruhinat kepada wartawan di Subang, Jum’at (16/8/2019).

Pertimbangan lainnya kata Ruhimat, proses penunjukkan PT GRPP sebagai pengelola TWA Gunung Tangkuban Parahu oleh Menteri Kehutanan, pada tahun 2009 itu, tidak memperhatikan aspek, dan nilai sosial budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Jawa Barat (Sunda).

“Sejak awal ditunjuknya PT GRPP oleh Menteri Kehutanan itu, sudah mendapat penolakan keras dari masyarakat Jawa Barat dan masyarakat Subang, bahkan kami pun tidak dilibatkan secara aktif dalam penunjukan TWA tersebut, kerap sekali PT GRPP selalu mengeluarkan kebijakan yang kontroversial, yang menyinggung keberadaan masyarakat Kabupaten Subang, hanya karena berkuasa atas pengelolaan TWA Gunung Tangkuban Parahu, sehingga berpotensi terjadinya konfliks sosial,” tegasnya.

Ruhimat pun mengakui, bahwa PT GRPP sebagai pengelola TWA Gunung Tangkuban Parahu, tidak berkontribusi positif terhadap kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Subang, bahkan mengabaikan kewajibannya dalam memenuhi kewajiban atas pajak daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009.

“Dalam surat kepada Presiden yang beraifat penting ini, kami meminta Menteri Lingkungan Hidup, untuk mengevaluasi/meninjau ulang keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 306/KTPS-II/2009 tentang penunjukan PT GRPP sebagai pengusahaan TWA Gunung Tangkuban Parahu, dan selanjutnya pengelolaan TWA Gunung Tangkuban Parahu dapat dikelola oleh BUMD Kabupaten Subang,” pungkas Ruhimat.

Sebagaimana diketahui surat Bupati Subang Ruhimat kepada Presiden, atas usulan Maruarar Sirait yang akrab dipanggil Bang Ara saat menggelar reses di Pintu masuk TWA Gunung Tangkuban Parahu pada Senin (12/8/2019) malam.

Dalam kesempatan tersebut Bang Ara banyak menerima aspirasi dari masyarakat, terkait keberadaan PT GRPP, yang dinilai tidak menghormati kaidah-kaidah dan kearifan lokal serta nilai budaya kesundaan yang dianut masyarakat Kabupaten Subang dan Jawa Barat.

Atas dorongan itulah Bang Ara meminta Bupati Subang Ruhimat, segera membuat surat penting yang ditujukan langsung kepada Presiden Jokowi, terkait evaluasi pengelolaan Tangkuban Parahu oleh PT GRPP.

Ahya Nurdin

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini