Pimpinan DPRD Subang Gelar Konpres Terkait APBP Perubahan Ditolak Gubernur Jabar

13

SUBANG – Kabar bahwa APBD Perubahan 2021 ditolak oleh Gubernur Jabar membuat pimpinan DPRD Subang angkat bicara.

Ketua DPRD Subang H.Narca Sukanda didampingi Wakil Ketua 1 Hj Elita Budiarti dan Wakil Ketua II H.Aceng Kudus dan Sekretaris DPRD H Ujang Sutrisna menggelar Konperensi Pers menanggapi kabar tersebut, Rabu (27/10/2021).

Ketua DPRD Subang, H Narca Sukanda memamparkan, digelarnya Konperensi Pers ini seharusnya dihadiri Bupati dan TAPD dikarenakan adanya berita di beberapa Media Online yang menyudutkan bahwa terjadinya penolakan APBD Perubahan oleh Provinsi akibat lambatnya pembahasan APBD di DPRD, akibat masih berhening pembagian jatah Pokpir.

“Dengan adanya berita tersebut perlu diluruskan bahwa berita itu tidak benar. Karena sampai saat ini pihak DPRD belum mendapat penjelasan secara resmi dari Eksekutif ditolaknya APBD Perubahan oleh Provinsi,” ujarnya.

Menurutnya, jika benar provinsi menolak APBD Perubahan yang diusulkan untuk mendapatkan rekomendasi dari Provinsi jelas konsekwensinya jika APBD Perubahan tersebut ditolak terhadap program Pemerintahan Kabupaten Subang.

Dampak dari APBD Perubahan ditolak adalah program yang berkaitan langsung dengan publik yang digagas Eksekutif dan Legislatif yang dituangkan dalam lembar APBD Perubahan dipastikan tidak akan terlaksana.

“Konsekwensinya kegiatan yang sudah dibahas pada saat pembahasan dengan Banggar di Perubahan, tidak jadi dilaksanakan baik itu di OPD, ataupun di DPRD. Di DPRD, misalnya, aspirasi warga tidak bisa dilaksanakan, di eksekutif juga sama, Pak Bupati ada program, juga tidak akan terlaksana,” terang Narca.

Menurut Narca, dua hari belakangan ini dalam media ramai informasi APBD Perubahan 2021 Kabupaten Subang ditolak Gubernur Jabar. Namun pihak DPRD mengaku hingga saat ini belum menerima secara resmi hasil evaluasi APBD Perubahan.

“Sampai hari ini kita belum menerima fisik hasil evaluasi, yang katanya APBD perubahan ditolak. Saya gak tahu sumbernya, karena secara resmi kami belum menerima secara resmi kalau APBD Perubahan ditolak,” tegas Narca.

Dengan demikian, pihaknya enggan berasumsi lebih jauh sebelum pihaknya menerima hasil evaluasi Gubernur Jabar.

“Yang akan kami lakukan, DPRD dan Eksekutif, kita lihat setelah hasil evaluasinya keluar, karena kita tidak tahu apa yang dievaluasi apa yang dicoret,” terangnya.

Sebaliknya, dia menegaskan, evaluasi Gubernur terhadap APBD Perubahan masih ada waktu. Pihaknya sampai saat ini masih terus berkomunkasi dengan pihak eksekutif.

“Waktu evaluasi Gubernur itu ada waktunya, dan masih ada waktunya, karena paling lambat 15 hari. Dan kita terus komunikasi dengan TAPD, dan TAPD masih mempertanyakan kejelasan tentang APBD Perubahan,” bebernya.

Bagikan: