Terjerat Kasus Hukum! Popon Supriatin Terancam  Batal Dilantik Sebagai Calon PAW Anggota DPRD Subang

368
Ket Foto : Banner Kampanye Popon Supriatin saat menjadi Caleg PAN Dapil 2 Subang di Pileg 2019

 

SUBANG – Sirna sudah, harapan Popon Supriatin bisa secepatnya di lantik menjadi Anggota DPRD Subang Pengganti Antar Waktu (PAW) dari Fraksi PAN.

Pelantikan Popon Supriatin sebagai Calon PAW Anggota DPRD menggantikan Almarhum Tatang Kusnandar, terpaksa harus ditunda hingga ada putusan hukum tetap(inkrah) terkait kasus hukum yang menjeratnya yang saat ini sedang di sidangkan di Pengadilan Negeri Subang

Surat pengajuan PAW Popon Supriatin yang dikeluarkan oleh DPD PAN Kabupaten Subang, akhirnya di tolak oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Subang Wawan Hermawan S.STP, M.A.P

Wawan menjelaskan, berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil No. 485/KPG.19.03/PEM.OTDA, tentang pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Subang, dari Partai Amanat Nasional (PAN), dari Almarhum Tatang Kusnandar kepada Popon Suprihatin.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Subang Wawan Hermawan menjelaskan, bahwa surat yang ditandatangani Sekda Jawa Barat atas nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, per-tanggal 26 Januari 2022 itu, mengacu kepada pasal 8 ayat 2 Undang-undang No. 30 tabun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terkait PAW Almarhum Tatang Kusnandar kepada Popon Suprihatin” Ujarnya

Dalam surat Gubernur Jabar tersebut dijelaskan,, bahwa badan atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan wewenangnya, harus berdasarkan aturan perundang-undangan, dan azas umum pemerintahan yang baik, atau APB. Sedangkan dalam pasal 10 ayat 1 berbunyi, azas umum pemerintahan yang baik yang dimaksud itu, meliputi azas kepastian hukum, azas kemanfaatan, azas ketidak berpihakan, azas kecermatan, dan menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik.

“Itulah azas-azas yang harus diilaksanakan, atau menjadi pedoman, oleh badan atau pemerintahan, terkait proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Subang dari PAN, atas nama Almarhum Tatang Kusnandar kepada Popon Suprihatin, berdasarkan surat jawaban Gubernur Jabar, yang ditandatangani Sekda Provinsi Jawa Barat per-tanggal 26 Januari 2022 itu,” ungkap Wawan, Jumat (11/2/2022).

Wawan menyebutkan, isi surat gubernur itu, terkait masih terdapat gugatan perdata, dan pidana terhadap Popon Suprihatin di PN Subang saat ini.

“Berdasarkan surat dari Sekwan DPRD Subang, ke Pemerintahan, tentang gugatan perdata dan pidana terhadap Popon Suprihatin, kita lanjutkan ke Gubernur Jabar, dan itulah jawabannya sudah jelas dan gamblang, bahwa proses PAW tersebut, harus menunggu inkrah kasus perdata dan pidana, yang sedang dijalani Popon saat ini,” tegasnya.

Penundaan proses PAW itu lanjut Wawan, selain ada surat dari Setwan, juga dari Polres Subang, terkait SKCK, dan surat dari PN Subang. Maka dari itu pelaksanaan PAW harus dilakukan setelah mendapat keputusan hukum tetap terhadap Popon Suprihatin, disertai berkas-berkas yang lengkap.

“Intinya, proses PAW tersebut, harus menunggu setelah ada ketetapan hukum dari PN Subang, terhadap Popon Suprihatin,”‘ tandasnya

Hingga saat ini, kasus sengketa partai dan sidang Perdata kasus Penipuan dan Penggelapan dengan terdakwa Popon Supriatin masih terus bergulir di persidangan Pengadilan Negeri

Sementara kasus lainnya terkait dugaan Ijasah Palsu Strata 1 milik Popon Supriatin juga masih terus berproses dan saat ini masuk  tahap penyidikan oleh Tipidter Satreskrim Polres Subang***(AHY)

Bagikan: