Beranda Daerah Tipidkor Polres Subang Periksa 3 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Kades Pamanukan Hilir

Tipidkor Polres Subang Periksa 3 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Kades Pamanukan Hilir

708
0
Kantor Desa Pamanukan Hilir, Kecamatan Pamanukan Kab.Subang

SUBANG-Unit Tipidkor Satreskrim Polres Subang memeriksa sejumlah saksi Kasus dugaan penyimpangan dan penyelewengan Dana Desa dan Aset Desa Pamanukan Hilir Kec.Pamanukan Kab.Subang

Dalam kasus dugaan penyimpangan dan Penyelewengan Dana Desa dan Aset Desa Pamanukan Hilir, Pihak penyidik memeriksa 3 orang saksi

Saksi yang diperiksa diantaranya Dana(Penerima Bantuan Rutilahu), Tomo(Pemborong pembangunan taman Desa) dan Kholik (Penerima Bantuan Rutilahu)

Dalam pemeriksaan Saksi Kasus Dugaan Penyelewengan dan Penyimpangan Dana Desa dan Aset Desa Pamanukan Hilir sejumlah saksi mengaku menerima uang bantuan kurang dari pagu atau alokasi anggaran yang sesungguhnya

Dana, salah seorang saksi penerima bantuan Rutilahu asal Dusun Cimanggu mengaku kepada penyidik menerima bantuan rehab rutilahu sebesar Rp.7,9 juta

” Saya dikasih anggaran Rp.7,9 juta oleh Pak Kades, namun pagu anggaran untuk rutilahu sebesar Rp.10 juta” ujarnya kepada patimbannews.com, Senin malam(31/08/2020)

Dana juga mengaku tak tahu menahu soal sisa dana Rp.2,1 juta dikemanakan oleh Pak Kades

“Akibat anggarannya tak full dikasihkan ke saya, pekerja yang melakukan rehab rutilahu rumah saya sama sekali tak dibayar karena tak ada uang untuk membayarnya” ucap Dana

Senada juga dikatakan penerima bantuan rutilahu lainnya seperti halnya Ade Karmin warga Dusun Kaum Tua. Dalam keterangannya ke penyidik, Ade Karmin mengaku hanya menerima uang Rp.8 juta untuk membangun rumahnya yang hampir roboh tersebut.

“Saya hanya menerima Rp.8 juta dari alokasi anggaran Rp.10 juta” ucapnya

Sementara itu saksi lainnya Ranoto salah seorang pemborong  pembangunan Taman mengaku diberikan anggaran Rp.30 juta untuk anggaran pembangunan taman desa didepan Polindes

“Sudah saya sampaikan ke penyidik dalam pemeriksaan saya sebagai saksi, bahwa saya hanya diberi anggaran Rp.30 juta untuk pembangunan Taman desa” ujar Ranoto

Disinggung terkait alokasi anggaran pembangunan Taman senilai Rp.50 juta, Ranoto mengaku tak tahu menahu

” Terkait berapa alokasi anggaran untuk pembangunan Taman, saya tak tahu. Yang jelas saya hanya dikasih dana Rp.30juta, sekalipun awalnya saya meminta Rp.35 juta namun tetap dikasih Rp.30juta” ungkapnya

Banyaknya anggaran yang digelapkan oleh kepala Desa Pamanukan Hilir terkait pembangunan Rutilahu dan Taman juga pembangunan lainnya. Inilah yang menjadi dasar pelaporan kades ke Tipidkor oleh BPD

“Saya heran kok Kades bisa Setega itu, untuk anggaran buat warga miskin aja masih di gelapkan” ujar Muhtar Zaelani Ketua BPD Pamanukan Hilir

Untuk anggaran 2019, ada 5 Rutilahu yang direhab dengan anggaran per Rutilahu Rp.10 juta

“Namun faktanya hanya Rp.8 juta yang dibagikan, parahnya lagi 1 rumah tak dibangunkan, dan malah dialihkan ke warga lain bantuannya padahal rumah warga tersebut sudah dibangun dengan biaya sendiri tapi dimasukan dalam SPJ”ungkapnya

Adapun penerima Program rehab rutilahu yang tak menerima anggarannya sepeserpun adalah Tarkim warga Sarwijan

“Dana untuk rehab rutilahu milik Tarkim justru malah dialihkan ke rumah milik Kholik di dusun Poponcol, padahal rumah tersebut berdiri Diatas tanah milik PU” ucapnya.

Ketua BPD Pamanukan Hilir berharap, Pihak Tipidkor Polres Subang bisa segera menuntaskan kasus dugaan Penggelapan dan Penyelewengan anggaran Dana Desa dan Aset Desa Pamanukan Hilir

” Masyarakat Pamanukan Hilir, sudah sangat menanti penyelesaian kasus ini, dan kami dari pelapor akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas karena kami punya bukti cukup kuat penyimpangan dan penggelapan anggaran yang dilakukan oleh Kades Pamanukan Hilir Udin Jamaludin” pungkasnya

Seperti diberitakan sebelumnya, BPD Pamanukan Hilir melaporkan Sang Kades ke Unit Tipidkor Polres Subang pada Tanggal 2 Juni 2020 atas dugaan melakukan penyalahgunaan keuangan desa tahun anggaran 2019 senilai Rp. 908.508.700.

Dalam pelaporannya, BPD merinci ada 18 dugaan penyimpangan dan penggelapan anggaran yang dilakukan oleh Kades Pamanukan Hilir Udin Jamaludin. Diantaranya terkait penyimpangan Dana Des dan Alokasi Dana Desa, serta menyewakan lahansawah milik Desa seluas 9,2 Hektar yang hasil sewanya tidak dimasukan ke Kas Desa***

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini