Beranda Daerah Tolak Revisi UU KPK, KAMPAK Gelar Aksi Demo di Depan Gedung DPRD...

Tolak Revisi UU KPK, KAMPAK Gelar Aksi Demo di Depan Gedung DPRD Subang

356
0

SUBANG – Sekelompok massa yang mengatasnamakan Kampak (Komunitas Anak Muda Peduli Anti Korupsi ) mengelar aksi di depan gedung Kejari dan DPRD Subang. Mereka menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang telah disahkan DPR pada Selasa (17/9/2019) Lalu.

Pantauan Patimbannews aksi di depan gedung Kejari dan DPRD Subang Kamis Siang(19/9/2019), Para pengunjukrasa itu terlihat membawa spanduk dan poster bertuliskan penolakan terhadap RUU tentang KPK.

Dalam aksinya, para pengunjukrasa itu menyuarakan penolakan terhadap RUU tentang KPK. Selain itu, mereka meminta Presiden Joko Widodo menarik persetujuan revisi UU KPK.

“Kami dari Komunitas Anak Muda Peduli Anti Korupsi (KAMPK) demi menegakkan supremasi hukum, dengan tuntutan: 1. Menolak secara keseluruhan revisi UU KPK nomor 30 tahun 2002 yang diduga melemahkan lembaga KPK; 2. Meminta Presiden untuk segera menarik kembali surat persetujuan revisi UU KPK,” kata Asep Sumarna Toha salah satu orator aksi di depan Gedung DPRD Subang

Dalam aksi penolakan Revisi UU KPK tersebut, Para pengunjukrasa juga mendesak Kapolres Subang untuk segera menuntaskan hutang kasus korupsi dan pidana umum seperti kasus PT. Subang Sejahtera, Korupsi DD/ADD Desa Mayangan, Karangmulya, Pidum : pencemaran limbah Vaname, Perampasan mobil oleh MTG, Tipu Gelap Adi Okto

KAMPAK juga meminta permudah masyarakat dalam pembuatan SIM. Rakyat sudah berniat patuh aturan, jangan terkesan dipersulit sehingga berpotensi terjadinya pungli.

Selain itu juga meminta IRDA menyerahkan hasil Audit Investigasi Desa-desa ke penyidik Polres Subang. Meminta Bupati dan Sekda segera Kaji Ulang Rotasi Mutasi yang syarat KKN kerena banyak ditemukan tidak sesuai aturan kepangkatan, senioritas dan basic ilmu.

Tidak hanya itu, KAMPAK juga meminta DPRD segera usut tuntas adanya indikasi KKN dalam proses rotasi mutasi dan panggil Bupati dan Sekda serta kepala BKSDM untuk dimintai pertanggungjawabannya.
Terakhir KAMPAK meminta Presiden Jokowi jangan terus-terusan peras keringat rakyat dengan menaikan iuran BPJS, TDL Pajak dll.

” Jika anda tak mensejahterakan dan berbuat adil terhadap rakyat, lebih baik MUNDUR!!! Rakyatmu menangis menjerit karena Ekonomi Pailit” Tegas Asep Sumarna Toha

Ahya Nurdin

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini