Kamis, Juli 29, 2021

Kapolri Putuskan 1.062 Polsek Tidak Lakukan Proses Penyidikan & Hanya Fokus Pemeliharaan Kamtibmas

SERING DIBACA

Hari Bakti TNI AU Ke 74, Lanud Suryadarma Salurkan Bantuan Sembako Untuk Warga Terdampak COVID-19

SUBANG - Pia Ardhya Garini (AG) Cabang 5/Daerah I Lanud Suryadarma melaksanakan bakti sosial Peduli Covid 19 dengan melaksanakan...

Peduli COVID19! Pia AG Lanud Suryadarma, Bagikan Masker Gratis di Wilayah Kalijati Subang

SUBANG - Pia Ardhya Garini (AG) Cabang 5/Daerah I Lanud Suryadarma kembali melakukan aksi sosialnya dengan bagi-bagi masker kepada...

Danlanud Suryadarma Ikuti Upacara Hari Bakti TNI AU Secara Virtual

SUBANG - Komandan Lanud Suryadarma Marsma TNI Djohn Amarul, S.AB., didampingi Komandan Wing 8 Kolonel Pnb Antonius Adi Nur...

 

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan keputusan terkait dengan 1.062 Polsek di seluruh Indonesia tidak bisa melakukan proses penyidikan.

Kebijakan itu berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya Untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan), per tanggal 23 Maret 2021 yang ditandatangani langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam keputusan tersebut, Kapolri memperhatikan soal program prioritas Comamnder Wish pada 28 Januari 2021 lalu.

Hal ini juga merupakan program prioritas di bidang transformasi, program penataan kelembagaan, kegiatan penguatan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri dengan rencana aksi mengubah kewenangan Polsek hanya untuk pemeliharaan Kamtibmas pada daerah tertentu tidak melakukan penyidikan.

“Polsek yang tidak melakukan penyidikan dalam hal kewenangan dan pelaksanaan tugasnya memedomani Surat Kapolri Nomor: B/1092/II/REN.1.3./2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal direktif Kapolri tentang kewenangan Polsek tertentu,” tulis Sigit dalam surat keputusan itu.

Keputusan itu berdasarkan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERBARU

REKOMENDASI BERITA UNTUKMU