Kecewa! Pihak Swasta Bangun Pariwisata di Lahan Eks HGU, Bupati Subang Ngadu Ke Kemendagri

0
470
Foto : Bupati Subang Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI membahas eks Lahan HGU di Subang/ Foto: AHYA NURDIN

SUBANG-Bupati Subang H. Ruhimat melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri terkait permasalahan Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) Kabupaten Subang. Hal tersebut dilakukan Ruhinat sebagai bukti keseriusan Bupati Subang untuk memperjuangkan eks HGU untuk kepentingan masyarakat miskin.

Pertemuan Bupati Subang dengan perwakilan Kemendagri, dilaksanakan di Gedung Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat. Selasa (9/11/2021).

Direktur kawasan, perkotaan dan batas negara Direktoral jendral bina administrasi kewilayahan kemendagri Thomas menyampaikan bahwa pemerintah daerah kabupaten Subang telah mengajukan surat kepada kemendagri untuk meminta 20% lahan eks HGU yang dikuasai PTPN yang masa HGU nya telah selesai pada tahun 2002.

“TORA adalah salah satu program yang menjadi prioritas presiden dan Pihak Kemendagri akan mencoba menganalisa status tanah HGU di Kabupaten Subang dan akan memfasilitasi untuk peralihan tanah eks HGU itu dengan melibatkan kementerian keuangan dan kementrian BUMN” ujar Thomas

Thomas juga menyampaikan bahwa pihaknya akan berdiskusi untuk mendapatkan regulasi untuk sehingga aset TORA dapat digunakan sepenuhnya untuk masyarakat Kabupaten Subang.

” Kami dari Kemendagri akan melakukan diskusi untuk membuat regulasi terkait aset TORA untuk masyarakat Miskin Subang” ucapnya

Kadis Pertanian Kabupaten Subang Nenden Setiawati dalam laporannya menjelaskan bahwa lahan HGU eks PTPN VIII saat ini tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dirinya menyampaikan bahwa HGU yang seharusnya untuk perkebunan, sekarang dialih fungsikan menjadi area Wisata.

“Kami dari Dinas Pertanian Subang merasa prihatin lahan eks HGU yang telah habis tersebut sangat mudah diberikan kepada pihak swasta, sementara untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan puskesmas harus melalui proses yang sulit” Tutur Nenden

Nenden berharap pemerintah, bisa memberikan kemudahan dalam pengelolaan HGU di Subang kepada masyarakat Subang khususnya petani.

“Kami minta petani lokal diberdayakan untuk mengelola HGU dan meminta diberikan kemudahan Pemkab Subang untuk memanfaatkan lahan HGU untuk masyarakat seperti membangun Puskesmas dan kantor pemerintahan” ungkapnya

Sementara itu, Tejo Suryono dari Direktorat Pengaturan Tanah Pemerintah menyampaikan bahwa memang betul bahwa lahan PTPN VIII di Kabupaten Subang telah habis masa HGU. Tapi peralihannya haruslah melalui berbagai proses dan merujuk pada aturan terkait penghapus buku dan peralihan untuk pegambil alihan aset BUMN.

” Sangat menyayangkan sekali jika lahan eks HGU di Subang saat ini beralih fungsi jadi tempat wisata, seharusnya peralihannya harus melalui proses dan merujuk ke aturan yang berlaku” ucapnya

Nurbowo Kasub Direktorat Fasilitasi Masalah Pertanahan menyampaikan bahwa pemerintah harus dapat memisahkan HGU dan tanah milik negara. Meskipun objek sama, HGU diberi hak usaha.

” HGU jika produksi tidak mampu mencapai 80%, maka Negara berhak untuk mengambil alih kembali lahan tersebut” ujarnya

Fajar Karyanto perwakilan Kementerian BUMN menjelaskan bahwa Kementerian BUMN merupakan Pemegang saham minoritas, yaitu sebesar 13%. Untuk itu, Kementerian BUMN tidak dapat melepaskan aset begitu saja, karena secara umum kewajiban aset BUMN berada di direksi dan harus melalui proses perizinan pemegang saham.

Sementara itu, Bupati Subang, H.Ruhimat menyampaikan bahwa lahan eks HGU yang ada di Kabupaten Subang saat ini dikuasai oleh swasta untuk pariwisata.

Ruhimat menyampaikan, bahwa pemerintah daerah ingin menggunakan lahan eks HGU tersebut untuk kepentingan rakyat miskin dengan program TORA yang kini tengah digencarkan.

” Untuk itu kami meminta bantuan dari pusat untuk membantu pemecahan masalah untuk mendapatkan lahan eks HGU yang telah habis masa gunanya, untuk digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Subang seperti untuk digunakan sebagai lahan garapan warga atau rumah bagi warga miskin, dan kantor pemerintahan serta kantor pelayanan publik” kata Ruhimat

Ruhimat berharap, Kementerian BUMN bisa memberikan kemudahan kepada Pemkab Subang dan rakyat Subang untuk mengelola Eks HGU

“Kami kecewa juga, kenapa swasta begitu mudah mendapatkan eks HGU untuk membangun tempat wisata, sementara Pemkab dan rakyat Subang selaku pemilik wilayah lahan HGU tak bisa menggunakan lahan tersebut untuk kepentingan masyarakat”pungkasnya

Turut hadir pada pertemuan tersebut Kadis Pertanian Kabupaten Subang, Kaban BP4D Subang, Kabag Hukum serta Kabag Tata Pemerintahan Setda Subang. Selain itu hadir secara virtual perwakilan kantor pertanahan Kabupaten Subang serta perwakilan Kementerian ATR/BPN.

AHYA NURDIN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here