Keren! Subang Miliki Penyuluh Anti Korupsi Dari KPK RI

0
174
Foto : Rudi Setiadi, SE,MM Penyuluh Anti Korupsi KPK RI di Subang

SUBANG – Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi (LSP-KPK) telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk menyelenggarakan sertifikasi di bidang antikorupsi pada tanggal 24 – 26 Agustus 2021.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI)) membentuk LSP yang bersifat independen dalam upaya mendukung percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia agar lebih efektif, professional dan berdampak melalui penyelenggaraan sertifikasi kompetensi.
Penyelenggaraan sertifikasi antikorupsi selama pandemi Covid-19 ini dilakukan secara online atau disebut dengan Asesmen Jarak Jauh (AJJ).

Di Subang sendiri, ada sosok Rudi Setiadi, seorang Dosen yang mendapatkan sertifikat tersebut dari jalur Pengalaman Angkatan 4. Rudi Setiadi adalah dosen di STEI Al Amar Subang, sekaligus satu-satunya dosen di Kabupaten Subang dengan sertifikasi penyuluh anti korupsi dari KPK.

Skema Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAK) ada 4 jenjang yaitu jenjang Pratama Jalur RPL, jenjang Pratama Jalur Diklat, jenjang Madya, dan jenjang Utama. PAK Pratama adalah personil yang bersertifikat okupasi PAK Pratama dan mempunyai lingkup penyuluhan antikorupsi bidang tertentu serta diberi tugas oleh organisasinya untuk melakukan kegiatan penyuluhan antikorupsi pada lingkup organisasinya dan jejaring organisasinya.

Sertifikasi Kompetensi LSP-KPK adalah proses pemberian sertifikasi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional dan/atau internasional.

Standarisasi Kompetensi dimaksudkan agar pelaksanaan penyuluhan dan tata kelola organisasi lebih efektif dan efisien. Sertifikasi juga merupakan salah satu bentuk pengakuan dan apresiasi KPK atas partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi melalui pencegahan dan pendidikan.

Deputi Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Wardiana mengatakan penyuluh antikorupsi sudah tersertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Dia menegaskan tak sembarang orang bisa menjadi penyuluh antikorupsi. Karena untuk mendapatkan sertifikat PAK muda pratama, kompetensi yang harus dicapai adalah 9 (sembilan) unit kompetensi, terdiri dari:
1. M.74PAK01.001.1 Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Integritas
2. M.74PAK01.002.1 Menangani Konflik yang Muncul dalam Proses Penyuluhan
Antikorupsi
3. M.74PAK01.003.1 Menerapkan Aspek K-3 dalam Pelaksaanan Penyuluhan Antikorupsi
4. M.74PAK01.004.1 Menumbuhkan Semangat Perlawanan terhadap Korupsi
5. M.74PAK01.005.1 Menyadarkan Bahaya dan Dampak Korupsi Termasuk Perilaku
Koruptif, Kolusi, dan Nepotisme
6. M.74PAK01.006.1 Membangun Cara Berpikir Kritis terhadap Masalah Korupsi
7. M.74PAK01.007.1 Meningkatkan Pengetahuan Terkait Antikorupsi
8. M.74PAK01.008.1 Meningkatkan Keterampilan Antikorupsi
9. M.74PAK01.009.1 Membangun Sikap Antikorupsi

Pada tanggal 9 Agustus 2021, surat dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Plt Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, menyatakan hasil verifikasi peserta Penyuluh Anti Korupsi Jenjang Pertama dan Muda Jalur RPL/Pengalaman Angkatan 4 TUK AJJ Umum yang telah dilakukan oleh LSP P-II KPK, terdapat beberapa orang peserta yang memenuhi persyaratan dasar dalam proses sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi tahun 2021.

Selanjutnya peserta diminta untuk mengikuti uji kompetensi TUK AJJ Umum secara Online yang diselenggarakan pada Selasa-Kamis, 24-26 Agustus 2021 melalui zoom meeting. Assesment dilakukan di breakout room, 1 peserta, 1 asesor dengan 1 admin, proses direkam dengan 2 kamera depan dan belakang, yang menampilkan peserta dan lingkungan sekitarnya, memastikan peserta benar-benar sendiri.

Proses assessment dilakukan dalam waktu 3-4 jam. Setelahnya Assesor melakukan rapat pleno. Pada tanggal 2 September 2021 hasil rapat pleno Assesment Jarak Jauh (AJJ) Penyuluh Anti Korupsi jenjang pertama jalur pengalaman Angkatan 4 diberitahukan melalui email peserta.

Peserta dinyatakan kompeten dan sertifikat dalam proses pengajuan ke BNSP. Selanjutnya peserta mendapat kiriman Rompi Penyuluh Antikorupsi beserta pin, buku, alat tulis dan masker sebagai identitas penyuluh untuk melakukan kegiatan penyuluhan.

Deputi Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Wawan Wardiana mengatakan penyuluh antikorupsi sudah tersertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dia menegaskan tak sembarang orang bisa menjadi penyuluh antikorupsi.

“KPK mengharapkan para peserta yang dinyatakan kompeten sebagai penyuluh antikorupsi melakukan kegiatan penyuluhan anti korupsi di wilayahnya dan lingkungan / organisasi / tempat kerjanya masing-masing sesuai dengan SKKNI penyuluh antikorupsi” ucapnya

Dikatakan Wawan Wardiana, Sesuai dengan tujuan pemberantasan korupsi melalui penindakan, pencegahan, pendidikan dan peran serta masyarakat. Diharapkan penyuluh antikorupsi yang berprofesi sebagai dosen ini dapat berperan di bidang pendidikan, untuk membangun integritas peserta didik sejak dini.

“Semoga pendidikan kita tidak hanya mencetak anak-anak yang pintar namun juga berkarakter dan memiliki integritas yang tinggi. Pintar saja tanpa disertai dengan karakter integritas yang baik, justru berpotensi untuk merusak bangsanya sendiri. Namun, anak-anak muda yang memiliki integritas yang baik, tentu akan menjadi asset bagi bangsanya” tegasnya

AHYA NURDIN.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here