Minggu, Agustus 1, 2021

Mulai Pekan Depan Pemerintah Kembali Berlakukan PSBB Ketat di Jawa & Bali

SERING DIBACA

Lanud Suryadarma Siapkan Ruang Isolasi Warga Terdampak COVID-19

SUBANG - Lonjakan kasus penyakit akibat Covid-19 yang terus melanda menyebabkan ketersediaan ruang isolasi di rumah sakit daerah maupun...

Keren! Kodim 0605/Subang Vaksin 1.200 Siswa SMKN 1 Pusakanagara

SUBANG - Kodim 0605 Subang laksanakan serbuan vaksinasi Covid-19, kali ini serbuan vaksinasi massal Kodim 0605 Subang menyasar anak...

Resmikan Mushola & Patung Lodaya, Kapolres Subang Apresiasi Pembangunan Yang Dilakukan Kapolsek Legonkulon Iptu Asep Musa Dinata

SUBANG - Kapolres Subang AKBP Aries Kurniawan mengapresiasi kepemimpinan Kapolsek Legonkulon Iptu Asep Musa Dinata. Atas prestasi pembangunan dilingkungan...

JAKARTA – Ekonomi Nasional (PCPEN) Airlangga Hartarto menegaskan, kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah mulai 11 Januari hingga 25 Januari bukanlah pelarangan.

Kegiatan sosial dan aktivitas fisik masih diperbolehkan berjalan, namun tetap mengikuti aturan pembatasan tertentu yang ditetapkan pemerintah.

“Ini ditegaskan, bukan pelarangan kegiatan masyarakat, jadi masyarakat jangan panik,” ujar Airlangga dalam konferensi pers BNPB, Kamis (7/1/2021).

Hal ini Airlangga mengatakan, kebijakan ini disusun mencermati perkembangan Covid-19 yang ada. Per hari ini, kasus aktif tercatat mencapai 112.593, lalu kasus meninggal sebesar 23.296, kemudian kasus sembuh sebanyak 652.513. Tingkat kesembuhan mencapai 82,76 persen, sementara tingkat kematian 2,95 persen.

“Salah satu yang kita lihat ada laju penambahan kasus per minggu. Per Desember kemarin ada 48.434, per Januari ada 51.986. Ada beberapa daerah zonasi yang kasusnya tinggi sehingga ini semua berbasis data-data,” kata Airlangga di kutip dari Liputan6.com & Merdeka.com

Airlangga juga menegaskan, sektor-sektor esensial masih beroperasi selama pembatasan sosial berlangsung.

Sektor tersebut meliputi sektor bahan pangan, energi, telekomunikasi, keuangan, logistik, hotel, konstruksi, industri pelayanan dasar, utilitas, dan objek vital nasional.

“Instruksi Mendagri sudah diterbitkan dan Gubernur daerah akan memberi surat edaran. Yang kemarin sudah terbitkan di Bali, hari ini rencananya DKI Jakarta,” jelas Airlangga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan memperketat pembatasan operasional lima sektor. Hal ini dilakukan seiring dengan meningkatnya kasus positif Covid-19 di sejumlah wilayah di Indonesia.

“Pertama, membatasi Work From Office (WFO). WFO hanya menjadi 25 persen dan Work From Home (WFH) menjadi 75 persen,” ujar Airlangga dalam keterangan pers, Rabu (6/1/2021).

Kedua, pemerintah juga masih akan memberlakukan kegiatan belajar mengajar secara daring. Kemudian ketiga, sektor esensial khusus kebutuhan pokok masih akan beroperasi 100 persen namun dengan protokol kesehatan.

Keempat, dilakukan pembatasan jam buka pusat perbelanjaan atau mal sampai pukul 19.00 WIB. Untuk restoran diperbolehkan makan minum ditempat maksimal 25 persen dari total kapasitas dan pemesanan makanan harus take away serta delivery bisa tetap buka.

Kelima, konstruksi masih tetap berjalan 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan ketat dan rumah ibadah dibatasi 50 persen. Fasilitas umum ditutup sementara dan moda transportasi diatur lebih jauh.

“Mengizinkan tempat ibadah untuk melakukan pembatasan kapasitas 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat. Kemudian fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara kemudian kapasitas dan jam operasional moda transportasi diatur,” pungkasnya.

 

Sumber: Merdeka.com & Liputan6.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERBARU

REKOMENDASI BERITA UNTUKMU