Senin, April 19, 2021

Selama Tahun 2020 Tercatat Ada 1.925 Janda Baru di Purwakarta

SERING DIBACA

Serikat Nelayan NU Kerjasama Loka PSPL Serang Kembangkan Potensi Mangrove dan Garam di Jawa Barat

  DEPOK - Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama Jawa Barat Bekerjasama dengan Loka PSPL Serang Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dalam...

Polsek Subang Himbau Warga Tidak Berkerumun Pada Pendataan Banpres Di Bank BNI Subang.

Subang - Pendataan  Banpres di Bank BNI Subang Timbulkan kerumanan yang tidak terhindarkan Hal ini tentu menjadi sorotan publik dimana...

Ramadhan Berkah! IJTI Korda Purwasuka Gandeng Karang Taruna Bagi-bagi Takjil Kepada Pengguna Jalan

  Purwakarta, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Purwasuka menggandeng Karang Taruna Unit Dusun 2 Desa Cibeber Kecamatan Kiarapedes Kabupaten...

PURWAKARTA – Pengadilan Agama Purwakarta mencatat 1.925 perkara perceraian yang terjadi di sepanjang tahun 2020 lalu. Hal tersebut berasal dari kasus cerai talak dan cerai gugat.

Lemahnya kondisi atau faktor ekonomi, ditengarai jadi salah satu penyebab meningkatnya angka gugatan cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta.

“Penyebab perceraian masih didominasi tiga penyebab, pertama pertengkaran terus menerus, kedua masalah ekonomi, dan ketiga salah satu pihak meninggalkan pasangannya,” ucap Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Agama Purwakarta, Hj. N Kesih, Rabu (6/1/2021).

Hj. N Kesih, menambahkan Tahun 2020 perkara perceraian yang masuk berjumlah 2.911 kasus, sedangkan sisa perkara tahun sebelumnya yang terselesaikan sebanyak 252 kasus hingga bulan Mei 2020.

“Totalnya kalau digabung dengan tahun lalu berjumlah 3.163 perkara dan yang diputuskan 2.959 pada 2020,” jelasnya.

Hj. N Kesih pun menyebutkan bahwa, rata-rata kasus perceraian tahun ini setiap bulannya mencapai 200 kasus. Namun, pada bulan Mei dan Desember 2020 paling sedikit lantaran bulan puasa.

“Ada banyak kasus yang masuk dan trennya itu meningkat untuk kasus perceraian dari 2019 ke 2020, dengan paling banyak kasus perceraian di Kecamatan Purwakarta Kota,” ungkap Kesih.

Hal ini tentunya perceraian tidak diharapkan oleh semua pasangan, namun karena banyak faktor membuat mereka memutuskan bercerai.

“Pengadilan agama tidak serta merta memutuskan begitu saja, melainkan ada sejumlah upaya yang ditempuh, salah satunya adalah mediasi bagi pasangan. Namun, upaya itu tidak semua berakhir hingga pada akhirnya putus cerai,” ungkapnya.

Kesih menambahkan, perceraian merupakan langkah terakhir jika upaya yang dilakukan tidak berhasil. Namun setidaknya pengadilan telah menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya.

“Bagi hakim wajib hukumnya untuk mendamaikan pasangan rumah tangga yang mendaftarkan perkara perceraian. Tentu saja di pengadilan langkah itu sudah ditempuh,” imbuhnya.

Selain itu, Kesih juga merinci data kasus-kasus yang masuk selama 2020 diantaranya; Izin poligami 5 kasus, cerai talak 464 kasus, cerai gugat 1.461 kasus, harta bersama 8 kasus, perwalian 14 kasus, asal usul anak 23 kasus, isbat nikah kontensius 61 kasus, isbat nikah volunteer 534 kasus, dan dispensasi nikah 258 kasus.

“Tingginya perkara dispensasi nikah disebabkan peraturan Menteri Agama yang dahulu perempuan boleh menikah itu usia 16 tahun tapi sekarang kan bolehnya usia 19 tahun. Pengaruh itu yang membuat kasus dispensasi nikah tinggi dan itu merata di setiap kecamatan di Purwakarta,” tambah Kesih.

Kasus selanjutnya berdasarkan data yang masuk pada 2020, ialah wali adol 2 kasus, pewarisan 9 kasus, penetapan ahli waris 36 kasus, dan lain-lain 34 kasus, serta pembatalan perkawinan 1 kasus.

“Dari kasus-kasus ini kami telah memutuskan hampir sekitar 92-93 persen sudah selesai perkara. Dan menyisakan 204 perkara,” pungkas Hj. N Kesih.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERBARU

REKOMENDASI BERITA UNTUKMU